Akses Pendidikan Terkendala

Kartu Indonesia Pintar Belum Terbagi Optimal

Kompas Cetak, 8 Oktober 2016

JAKARTA, KOMPAS — Upaya menjaring warga miskin yang tidak bersekolah untuk bersekolah lagi melalui Program Indonesia Pintar terkendala. Dari 4,5 juta warga miskin yang disasar Kartu Indonesia Pintar untuk jalur pendidikan nonformal tahun 2016, baru 17.000 orang yang menerima kartu itu.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harris Iskandar mengatakan, kendala utama penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah sulitnya menemukan domisili warga sasaran berusia 6-21 tahun tersebut. Mereka umumnya tersebar di daerah terpencil.

"Rata-rata anak-anak itu tidak berada di rumah karena sudah bekerja. Kalaupun sempat ditemui, mereka tidak berminat lagi belajar karena sudah telanjur kenal uang," ujar Harris di Jakarta, Jumat (7/10).

Warga yang dimaksudkan Harris tersebut adalah bagian dari 25 persen warga termiskin di negeri ini yang tidak bersekolah lagi berdasarkan data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin 2015 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Mereka diproyeksikan mengikuti jalur pendidikan nonformal, yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ataupun kursus.

Kepala Seksi Pendidikan Berkelanjutan Direktorat PAUD dan Dikmas Kemdikbud Subi Sudarto mengatakan, meski nama-nama mereka terdaftar di pemerintah, anak-anak putus sekolah itu sukar ditemukan di alamat rumah mereka. Banyak di antara mereka sudah bertebaran bekerja di tempat lain tanpa mengubah alamat domisili.

"Dibutuhkan kerja sama dari aparat pemerintah daerah untuk benar-benarblusukan mencari mereka," ujar Subi.

Kemdikbud menargetkan pada tahun 2019 di setiap desa terdapat layanan PKBM. "Diusulkan menggunakan ruangan kelas di luar waktu sekolah atau balai desa," ujar Subi.

Sebetulnya, menurut Harris, kondisi tahun ini membaik dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data Kemdikbud tahun 2015, hanya 12.290 penduduk usia 6-21 tahun yang terdaftar di PKBM yang terdiri dari Kejar Paket A, B, dan C serta tempat kursus yang menerima KIP.

Kelompok belajar (kejar) paket dirancang menampung maksimal 15 orang per rombongan belajar untuk Paket A, 25 orang untuk Paket B, dan 30 orang untuk Paket C.

Menurut Subi, setiap penyelenggara kejar paket bisa menerapkan kreativitas masing-masing, misalnya mengelompokkan rombongan belajar berdasarkan kesamaan usia peserta didik.

Sementara itu, Ketua Gerakan Indonesia Pintar Yanti Sriyulianti mengkritik aturan kejar paket yang mengharuskan peserta didik mengulang pelajaran sejak awal, misalnya peserta Kejar Paket C harus mengikuti pelajaran yang setara dengan kelas X.

"Padahal, ada anak-anak yang putus sekolah di kelas XII. Tidak mungkin disuruh mengulang dari awal," ujarnya.

Tren putus sekolah

Mandeknya penyebaran KIP bagi warga miskin menambah panjang daftar "masalah klasik" pendidikan di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada daya saing Indonesia di tingkat global.

Berdasarkan data Kemdikbud, pada 2015/2016, ada 1,01 juta anak putus sekolah di SD dan tidak melanjutkan ke SMP (Kompas, 7/10).

Budi Trikorayanto dari Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asahpena) mengatakan, ada banyak penyebab anak usia sekolah putus sekolah, selain faktor ekonomi. Ia mengingatkan, tidak semua anak cocok dengan layanan pendidikan yang seragam, seperti terjadi di sekolah-sekolah formal. Belum lagi soal kekerasan yang terjadi di sekolah.

"Dulu sepertinya tidak ada pilihan selain sekolah. Namun, sebenarnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, layanan pendidikan bisa fleksibel. Namun, sayangnya anak-anak yang tidak cocok dengan pendidikan formal diabaikan tidak diakomodasi," katanya.

Butuh terobosan

Budi mengatakan, pemerintah harus berani membuat terobosan, tidak sekadar melakukan pekerjaan. Pendidikan nonformal dan informal, seperti sekolah rumah dan pendidikan alternatif lain, perlu dikembangkan untuk menampung siswa yang tidak cocok atau tidak bisa bersekolah formal sehingga mereka tetap bisa belajar yang hasilnya diakui setara pendidikan formal.

"Seperti sekolah rumah, bisa dikembangkan di daerah yang tertinggal. Berdayakan orangtua dan lingkungan untuk mendidik anak secara lebih kontekstual dan memanfaatkan teknologi. Pendidikan yang kontekstual menghindarkan anak dari kebosanan diceramahi setiap hari. Mereka bosan karena belajar hal- hal yang tidak membumi atau tidak relevan dengan kehidupannya sehari-hari," kata Budi.

Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMP Kemdikbud Susetyo W mengatakan, di daerah yang sulit, pemerintah mengembangkan pendidikan SD-SMP satu atap. Siswa juga dibekali keterampilan sehingga dapat digunakan untuk mandiri saat tidak melanjutkan ke SMA/ SMK. Kebijakan ini memudahkan siswa SD untuk melanjutkan ke SMP sehingga tuntas pendidikan dasar sembilan tahun. Saat ini, ada 4.007 sekolah satu atap dengan siswa sekitar 340.000 orang.

Sebaran putus sekolah

Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2015/2016, tingkat putus sekolah di SD dan SMP terbanyak terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, tingkat putus sekolah yang termasuk tinggi terjadi di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Jumlah siswa putus sekolah di SD tahun 2015 tercatat 68.066 siswa (0,26 persen). Jumlah siswa SD terbanyak yang putus sekolah adalah di Jawa Barat (8.080 siswa), Jawa Timur (3.240 siswa), Sumatera Utara (7.621 siswa), dan Sulawesi Selatan (4.252 siswa).

Di SMP, ada 51.541 siswa putus sekolah. Terbanyak antara lain di Jawa Barat (10.139 siswa), Jawa Timur (4.783 siswa), Sumatera Utara (4.119 siswa), dan Sulawesi Selatan (2.890 siswa).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah daerah harus berupaya keras untuk membantu pembiayaan pendidikan. Pemerintah telah mengucurkan dana bantuan operasional sekolah dan mengalokasikan bantuan pendidikan lainnya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(ELN/DNE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Oktober 2016, di halaman 1 dengan judul "Akses Pendidikan Terkendala".

Wapres: Benahi Pendidikan Guru

Sistem Pengangkatan Guru Didorong Berpola Ikatan Dinas seperti Militer

JAKARTA, KOMPAS — Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke-8 resmi dibuka Rabu (12/10) malam. Arah kebijakan pendidikan guru menjadi bahasan utama selama dua hari ke depan. Pengelolaan persiapan tenaga pendidik perlu ditata secara mendasar dan holistik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuka konvensi mengatakan, 60 persen dari anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah sudah diberikan untuk kesejahteraan guru. "Akan tetapi, kualitas pendidikan secara umum belum setara dengan insentif itu," katanya. Acara pembukaan tersebut dihadiri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Hadir pula Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Paivi Hiltunen-Toivio.

Kalla meminta pendidikan guru dikelola dengan baik. Salah satu caranya, mengadakan berbagai program yang menambah wawasan para pendidik guru, seperti pertukaran dosen dengan antar-peguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Juga sinergi dengan lembaga-lembaga penelitian agar pendidikan guru selalu lekat dengan perkembangan teknologi dan sosial yang mutakhir.

Menurut Kalla, selama ini rasio guru dengan murid sudah sangat memadai, yaitu 1 : 18. "Rasio ini sudah tergolong mewah," kata Kalla, seraya menekankan agar ke depan distribusi guru ditata secara serius..

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) VIII ini membahas setidaknya empat pokok masalah utama terkait pendidikan guru. Keempat hal tersebut adalah kualitas sistem pendidikan guru yang belum memiliki standar, sistem pengangkatan guru yang belum didasari kebutuhan di lapangan, tersendatnya pengembangan potensi dan karier guru, serta kesejahteraan guru.

Konvensi kali ini diikuti 12 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) negeri, perwakilan dari asosiasi 380 LPTK swasta, dan 29 fakultas keguruan dan ilmu kependidikan se-Indonesia.

Perekrutan guru

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rochmat Wahab menuturkan, salah satu jalan keluar yang diusulkan di dalam Konaspi VIII adalah sistem perekrutan calon guru agar tidak menggunakan sistem serupa dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ataupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Alasannya, menjadi guru harus dilandasi panggilan jiwa.

"Sedari awal, pelamar yang ingin masuk ke jurusan pendidikan harus mempunyai keinginan untuk mengabdi mencerdaskan bangsa," ujar Rochmat.

Karena itu, sistem perekrutannya harus melalui berbagai tahap, mulai dari ujian tertulis hingga wawancara, sehingga yang terpilih untuk mengikuti pendidikan keguruan benar-benar bibit yang layak.

Ia mengingatkan isi Deklarasi Yogyakarta yang dicanangkan pada Konaspi VII pada tahun 2012. Kala itu, dideklarasikan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 berjiwa Pancasila, memiliki kecakapan global, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai nilai-nilai kultural bangsa demi kemajuan manusia.

"Otomatis, guru sebagai garda terdepan harus benar-benar diseleksi dan dididik dengan baik. Pada akhir masa pendidikan, calon guru hendaknya memiliki jiwa untuk bisa membimbing sesama manusia," ujar Rochmat.

Serupa militer

Rektor Universitas Negeri Surabaya Warsono menggarisbawahi pentingnya menerapkan sistem pendidikan guru berasrama. Ini berdasarkan prinsip bahwa guru adalah orang yang digugu dan ditiru.

Digugu berarti memiliki kecakapan intelektual. Adapun ditiru berarti memiliki sikap yang patut diteladani. "Pengembangan sikap positif hanya bisa melalui pembiasaan. Dengan sistem pendidikan berasrama, para calon guru dibina di dalam lingkungan yang mengharuskan mereka menerapkan perilaku ideal selama 24 jam setiap hari," ujarnya.

Ia juga mengemukakan gagasan mengenai pengangkatan guru berdasarkan ikatan dinas, serupa dengan sistem yang diterapkan oleh militer. Pasalnya, selama ini pengangkatan ataupun mutasi guru merupakan kewenangan pemerintah daerah. Salah satu akibatnya adalah persebaran guru yang tidak merata. Bahkan, ada beberapa daerah yang mengalami penumpukan guru.

"Dengan ikatan dinas, setiap guru memiliki kesempatan yang sama dalam mengabdi di Tanah Air," kata Warsono.

Warsono mengatakan, saat ini belum ada konstruksi pendidikan guru yang jelas. Akibatnya, setiap LPTK berjalan sesuai standar masing-masing. Hal ini menyebabkan kualitas para calon guru yang dihasilkan beragam.

 "Konaspi adalah kesempatan emas merumuskan kembali landasan falsafah, struktur kurikulum, hingga penerapan pendidikan guru sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa depan," katanya. (DNE)

Cerita Fiksi dan Pendidikan Karakter CONRAD WILLIAM WATSON

Salah satu berita pendek dalam  rubrik "Kilas Iptek" di Kompas, Jumat (23/9), hampir luput dari pengamatan. Saya melihat ada nama Robin Dunbar di situ, guru besar antropologi-biologi di Universitas Oxford, Inggris, tokoh yang saya kagumi.

Selain reputasi sebagai antropolog, Dunbar terkenal di kalangan orang bisnis karena-berdasarkan penelitiannya mengenai dinamika pergaulan antara manusia dan teori Dunbar's number (angka Dunbar). Menurut teori Dunbar ini,  angka kunci adalah 150, jumlah maksimum untuk pergaulan efektif di antara manusia di mana pun di dunia yang ingin menjalin hubungan erat.

Sekilas, kita dapat mengerti mengapa penemuan ini sangat bermanfaat dalam pengelolaan organisasi apa pun. Sebab, dapat diramalkan kinerja organisasi bakal menurun apabila seandainya jumlah orang di dalam satu unit kerja melebihi 150 orang. Kalau melebihi 150 orang, semangat kepercayaan atau ikatan batin, menurut teori, akan makin longgar.

 Tampaknya Mark Zuckerberg amat terpengaruh oleh teori Dunbar ini sehingga ia mengubah penyusunan fisik perusahaan Facebook supaya sesuai teori. Bukan Zuckerberg saja, melainkan banyak perusahaan sudah menerapkan teori ini sebagaimana diceritakan Gillian Tett, redaktur di New York dari surat kabar  Inggris, Financial Times, dalam buku The Silo Effect(2015).

Maka, melihat nama Dunbar, saya baca artikel di Kompas dengan saksama. Ternyata kali ini Dunbar menguraikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manusia dari zaman purba sampai sekarang sangat terpengaruh cerita fiksi. Memang kita semua tahu, dari dulu mitos dapat ditemui di peradaban mana pun di dunia, dan cerita epos memainkan peranan yang maha- penting dalam membentuk corak khas satu bangsa.

Tambah lagi, Aristoteles pernah menjelaskan mengenai teori  manfaatnya sastra bahwa penonton yang menyaksikan drama yang menyedihkan, tragedi seperti Oedipus Sang Raja, akan mengalami apa yang dia sebut katarsis; perasaan lega seakan jiwa kita telah dicuci dan menjadi bersih. Namun, banyak yang mencemoohkan Aristoteles karena tidak ada bukti nyata untuk membenarkan teorinya.

Sekarang, 2.500 tahun kemudian, sebagaimana dilaporkan, berkat penelitian Dunbar bukti itu ada, "menonton film atau drama fiksi dapat memicu pelepasan endorfin, senyawa kimia yang menimbulkan perasaan senang. dan meningkatkan ikatan dengan orang sekitar".

Kemudian Dunbar menjelaskan bagaimana dongeng dan cerita rakyat mewariskan kebajikan atau menanamkan nilai luhur yang lain, dan betapa penting proses ini untuk "kohesivitas sosial" (kerapatan anggota komunitas  atau pakumbuhan satu sama lain). Apabila kita merenungkan sebentar saja penemuan Dunbar ini, kita dapat menginsafi pentingnya kini usaha membentuk  karakter bangsa.

Dalam pembahasan mutakhir mengenai pendidikan karakter sudah banyak dijelaskan mengenai nilai karakter yang dikehendaki: religius, jujur, dan toleransi. Namun, sedikit sekali ide-ide bagaimana kita dapat mengarah ke satu sistem pendidikan yang akan berhasil menanam sifat-sifat ini dalam sanubari anak-anak kita sehingga menjadi sebagian dari darah dagingnya.

Sistem pengasuhan anak

Memang masalahnya sulit dan tak ada kunci mujarab yang dapat dipakai untuk mengatasinya. Walau bagaimanapun kita mengolah kurikulum, berusaha mengukur setakat mana nilai karakter sudah terwujud atau-paling konyol- berusaha menguji karakter bangsa, tetap kita menghadapi kesulitan.

Namun, teori baru Dunbar berdasarkan ilmu biologi menunjukkan benarnya apa yang dari dulu dikatakan orang humaniora: menghargai sastra asal diperkenalkan dengan baik kepada murid, dapat mengembangkan kepekaan kepada orang dan lingkungan sekitar.

 Dulu, di pulau-pulau di Indonesia orang cukup menyadari hal ini dan  hidupnya cerita rakyat di tengah masyarakat dapat ditemui dari Sabang hingga Merauke. Namun, sekarang cerita- cerita semacam ini digeser oleh teknologi modern. Begitu pula nasib cerita mengenai nabi-nabi dalam agama Islam dan Kristen, yang dulu sangat terkenal dan menjadi contoh teladan.

Sekarang cerita-cerita itu masih diajarkan di sekolah, tetapi cerita-cerita itu tidak hidup dan terasa kering. Murid hanya diminta menghafal cerita, bukan menyerap nilai-nilai luhur yang terkandung di situ. Sampai di rumah, cerita itu tidak diingat lagi karena tak diperkuat cerita serupa dari orangtua; cepat kalah oleh cerita yang mereka saksikan di televisi atau di games, di mana bukan kebajikan yang diutamakan, melainkan cara untuk menghancurkan lawan.

Melihat keadaan demikian, kita harus mengakui, menghidupkan kembali manfaatnya cerita dan sastra dalam rangka membentuk karakter di Indonesia merupakan uphill struggle, mendaki gunung tinggi. Namun, sudah ada tanda para ahli pendidikan mengerti apa yang perlu dikerjakan. Usaha mendorong orangtua untuk bercerita kepada anaknya menjelang tidur, misalnya, merupakan satu langkah yang sangat menjanjikan.

Namun, masih banyak yang patut dipikirkan. Bagaimana, umpamanya, guru-guru di sekolah di mata pelajaran apa pun dapat menggunakan kreativitas dan pengalaman sendiri untuk menanamkan kebajikan lewat cerita, tanpa memberi kesan berkhotbah. Bagaimana kelanjutan gerakan, yang pernah terdengar beberapa tahun silam, untuk memperkenalkan liberal arts sebagai mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi?

Dan, akhirnya, bagaimana dapat kita menyingkir dampak korosif dari televisi dan games, serta mengembalikan ke orangtua peluang untuk  mengasuh anak dengan semestinya lewat usaha bergaul, bertutur, dan bercerita kepada mereka?  

CONRAD WILLIAM  WATSON

PROFESSOR SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT, ITB; PROFESOR (EMIRITUS) SCHOOL OF ANTHROPOLOGY AND CONSERVATION, UNIVERSITY OF KENT, UK

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Oktober 2016, di halaman 7 dengan judul "Cerita Fiksi dan Pendidikan Karakter"

Mencari Kurikulum Sriwijaya

Oleh: Iwan Pranoto

Kompas Cetak, 4 Oktober 2016

Telah diketahui bahwa banyak pelajar dari negeri jauh datang berlayar untuk belajar ke Sriwijaya pada masa kejayaannya. Namun, ilmu pengetahuan seperti apa yang dipelajari di Sriwijaya? Bagaimana pula kurikulum dan sistem pendidikannya?

Jawaban pertanyaan ini akan menjadi satu landasan pokok bagi bangunan sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia. Catatan sejarah ilmu pengetahuan Indonesia, dan sesungguhnya juga Asia Tenggara secara keseluruhan, pada masa sebelum kedatangan bangsa Eropa masih sedikit. Masyarakat Asia Tenggara pada masa pra-kolonial terkesan belum mengembangkan ilmu pengetahuan. Keadaan ini bukan citra Asia Tenggara semata. Bahkan, pemahaman sejarah ilmu pengetahuan yang dibelajarkan di episentrum pengetahuan Nalanda (di Rajgir, India), yang arti bebasnya "Sang Pemberi Derma Tiada Henti", juga masih terbatas.

Sriwijaya-Nalanda

Catatan paling lengkap tentang pendidikan sekaligus kehidupan akademik di Nalanda dan Sriwijaya ditulis oleh skolar Tiongkok, Yijing (kadang ditulis I Ching), sekitar 1.300 tahun lampau. Kebetulan, pendeta Buddha ini pernah belajar di dua simpul utama pada jaringan pengetahuan pada era keemasan Asia tersebut. Upaya mencari makna Jalur Pengetahuan sebagai bagian dari penyebaran pengetahuan, ketimbang Jalur Sutra sebagai jaringan perdagangan barang, dituliskan di artikel Contemplating the Knowledge Route (Pranoto, 2016).

Menurut Yijing, kurikulum dan kedalaman ilmu pengetahuan di Sriwijaya tak beda dengan Nalanda. Karena itu, ia berpendapat: daripada ke Nalanda, pelajar dapat belajar ke Sriwijaya. Bahkan, dicatatnya bahwa studi di Nalanda tak akan lengkap jika belum studi di Sriwijaya.

Dengan dasar ini, serta sumber lain, satu kemungkinan membangun catatan sejarah ilmu pengetahuan Indonesia ialah dengan meneliti sistem pendidikan di Nalanda. Dengan menelusuri Nalanda, kita memahami Sriwijaya, lalu kita dapat memahami peradaban ilmu pengetahuan di kepulauan khatulistiwa ini.

Pada masanya, bukan saja mendalami teologi, Nalanda juga membelajarkan ilmu pengetahuan seperti matematika, logika, bahasa, seni, perbintangan, dan pengobatan. Filsafat yang dibelajarkan di sana juga bukan filsafat Timur belaka, tetapi Filsafat Yunani. Keunikan utama Nalanda pada keterbukaannya terhadap gagasan asing. Nalanda merupakan oase perjumpaan sejumlah peradaban dari berbagai penjuru dunia, terbuka terhadap gagasan liyan, sekaligus tak henti menebarkan pengetahuan.

Struktur akademik Nalanda mirip universitas modern di negara persemakmuran, yakni dengan sistem college (kolese) atau diistilahkan sebagai monastery di kalangan sejarawan Nalanda. Sistem akademik Nalanda ditulis Angraj Chaudhary di buku The Heritage of Nalanda (Mani, 2008, pp. 202-205).

Di Nalanda ada 11 kolese dan setiap kolese memiliki pemondokan sendiri bagi mahasiswa dan sejumlah dosen yang mendampingi mahasiswa sehari-hari. Ini menyiratkan bahwa pendidikan di Nalanda (mungkin juga di Sriwijaya) mengutamakan pelajar untuk mengembangkan dirinya secara utuh. Di Eropa, model pendidikan seperti ini disebut liberal arts. Para pelajar memperluas wawasan dengan mempelajari ilmu alam, meningkatkan budaya akademik melalui berlatih beretorika dan menulis, menyehatkan tubuh melalui yoga, dan menghaluskan jiwa melalui meditasi serta pendalaman kitab-kitab kebijaksanaan.

Kemudian, dalam pengoperasiannya, maha-pesantren Nalanda dengan 10.000 mahasiswa dan 2.000 pengajar ini berdasarkan pendanaan masyarakat. Sejumlah desa sekitar mendarmakan diri dengan mengirimkan kelebihan hasil buminya ke Nalanda agar pelajar serta pengajar dapat fokus mengembangkan ilmu pengetahuan dan tak perlu bekerja. Ini alasannya ada dapur besar dengan ruang penyimpanan bahan mentah di situs Nalanda.

Perlu diungkap satu fakta penting, yakni tentang kolese termegah, yaitu Monastery No 01 di situs Nalanda. Kolese di sebelah kiri pintu masuk ini merupakan sumbangan Raja Balaputradewa dari Dinasti Syailendra di Suwarnadwipa (Sumatera) atau Sriwijaya. Hal ini dicatat dalam lempengan Prasasti Nalanda.

Pencapaian ilmu

Jika pendidikan di Sumatera saat itu begitu maju, sebagaimana laporan Yijing, lalu mengapa belum ditemukan bukti tertulis tentang pencapaian ilmu pengetahuan yang dibelajarkan di sana? Menurut seorang pakar naskah lontar Jawa dan Bali kuno dari Nalanda University (NU) sekaligus peneliti di Nalanda-Sriwijaya Center, Andrea Acri, ada beberapa kemungkinan.

Salah satunya, boleh jadi bukti pencapaian ini tak berwujud naskah. Kemungkinan buktinya terkandung di balik warisan (berwujud dan tak berwujud) seperti candi atau bahkan gagasan, misalnya seni dan keyakinan. Maka, untuk menemukannya, mau tak mau harus menafsirkannya dari warisan yang ada dan yang akan ditemukan.

Sebagai contoh, kecanggihan bangunan Candi Borobudur dengan ukuran serta kompleksitas yang begitu tinggi sekaligus terhubung dengan posisi benda angkasa tak mungkin dikerjakan oleh insan yang tak mengenal matematika dan ilmu alam, demikian argumen Acri. Inilah tantangan bagi pakar sejarah sains guna menemukan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam berbagai warisan berwujud dan juga yang tak berwujud.

Kemudian, kenyataan lokasi Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa ini unik dan tak ada duanya di Asia. Keunikan ini menuntut kompleksitas ilmu perbintangan yang dikembangkan nenek moyang kita saat itu dan ini tak sesederhana menyalin pengetahuan dari tempat lain. Oleh karena itu, ilmu perbintangan bersama ilmu pendukungnya sewajarnya sudah berkembang jauh di kepulauan khatulistiwa ini pada masa itu.

Kebangkitan Asia

Upaya mencari kurikulum Sriwijaya sekaligus mendalami pencapaian ilmu pengetahuan pada masa kejayaannya melalui catatan Yijing kini sudah saatnya. Bukan karena zaman "Renaisans Asia" telah menetas, melainkan upaya kolaborasi menemukan peradaban ilmu pengetahuan Asia ini sekaligus akan mengingatkan kembali keharmonisan masyarakat kawasan Asia yang nirsekat.

Cara pandang pelajar Sriwijaya dan Nalanda kuno yang mengutamakan budaya berilmu pengetahuan serta mengesampingkan kecurigaan akan meningkatkan keharmonisan diplomasi di kawasan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan hari ini. Jika sekarang titik berat pada isu pertahanan dan ekonomi, perlu dilengkapkan menjadi diplomasi yang mengedepankan budaya berilmu pengetahuan pula.

Sejak 2014, di dekat situs asli Nalanda kuno sudah menitis ulang NU sebagai universitas internasional yang awalnya digagas para menteri luar negeri Asia di pertemuan East Asia Summit 2007. Di Singapura telah pula dibangun pusat studi Nalanda- SAriwijaya Center (NSC). Sambil tetap mendorong pelajar serta akademisi Indonesia berkolaborasi dengan NU dan NSC, wajar jika di Muaro Jambi atau Palembang didirikan institusi internasional Sriwijaya Center atau bahkan universitas berskala internasional. Ini guna memijahkan studi kesejarahan ilmu pengetahuan dalam peradaban kuno nenek moyang kita serta kaitan budaya dengan sub-daratan India dan Asia Timur.

IWAN PRANOTO GURU BESAR ITB SERTA ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KBRI NEW DELHI, INDIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Oktober 2016, di halaman 7 dengan judul "Mencari Kurikulum Sriwijaya".

Ketika Siswa Memperoleh Sebuah Nilai 'Nol' di rapor, Apa Kemungkinan Penyebanya?

Oleh: Dhitta Puti Sarasvati

Sumber : http://quotesgram.com/quotes-on-assessment-for-learning/

Ceritanya ada seorang siswa. Ketika menerima rapor, alangkah kagetnya siswa ini. Salah satu nilai di rapornya nol. Benar-benar nol! Siswa memang pernah tidak masuk apda pelajaran tersebut, tapi hanya beberapa kali. Tidak sampai sepanjang semester. Siswa terlibat dalam kegiatan-kItupun karena sang siswa sakit (dibuktikan dengan surat dokter). Kira-kira apa yang menyebabkan siswa memperoleh nilai 'nol' tersebut?

Setiap semester, ada berbagai tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran ini, biasanya diturunkan dari tujuan pendidikan menurut UNESCO, tujuan pendidikan nasional, sampai akhirnya diturunkan dari Kompetensi Dasar (KD) yang ada di dalam kurikulum nasional.

 

Ketika merancang kegiatan belajar-mengajar, guru perlu memikirkan bagaimana tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai dan bagaimana cara mengukurnya.Kumpulan hasil pengukuran ketercapaian berbagai tujuan-tujuan pendidikan ini biasanya dikuantifikasi dan dijadikan dasar untuk penilaian dalam rapor. 

Menurut pendapat saya, ketika siswa memperoleh nilai nol dalam rapor, ada dua kemungkinan. Pertama, siswa tidak menunjukkan keberhasilan sama sekali dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sepanjang semester. Atau kedua, model asesmen yang dipilih kurang tepat karena tidak bisa menggambarkan ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sebenarnya telah dicapai  oleh siswa. 

Siswa tidak menunjukkan keberhasilan sama sekali dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sepanjang semester?

Ini tidak semua, tetapi contoh beberapa kompetensi dasar (KD) yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa SMP kelas VII berdasarkan kurikulum 2013:

• Mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat Kartesius
• Menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar yang tidak beraturan dengan menerapkan prinsip-prinsip geometri
• Memahami konsep transformasi (dilatasi, translasi, pencerminan, rotasi) menggunakan objek-objek geometri

Sebagai informasi, terkait aspek kognitif, ada 20 KD yang perlu dicapai oleh siswa SMP kelas VII (untuk detilnya silakan lihat sendiri dokumen kurikulumnya) tidak saya sebutkan semua karena akan terlalu panjang.

Model asesmen yang dirancang oleh guru bisa digunakan untuk mengambil penilaian.

Untuk KD "Mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat Kartesius", misalnya guru bisa melakukan asesmen dengan berbagai cara. Memberikan ulangan harian berupa soal pilihan ganda atau esai, misalnya adalah satu cara tapi itu bukan satu-satunya cara untuk menilai kompetensi dasar siswa tersebut. Ada berbagai cara lain, misalnya dengan memberikan siswa tugas, memberikan ujian lisan, dan sebagainya. 

Bahkan kalau mau, guru bisa membuat asesmen yang terintegrasi dengan kegiatan belajar - mengajar. Misalnya dengan membuat game yang secara tidak langsung membuat siswa harus 'mendeskripsikan  lokasi benda dalam koordinat kartesius'. Kalau siswa sudah menunjukkan ketercapaian terhadap tujuan pembelajaran, seharusnya siswa memperoleh nilai yang bukan 0.

Seperti yang saya sebutkan, selama kelas VII, terkait aspek kognitif ada 20 KD, dan biasanya guru menurunkannya menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih detil.  Tidak mungkin siswa tidak mencapai satu pun tujuan pembelajaran yang telah ditentukan kecuali, selama di kelas tidak terjadi proses pembelajaran sama sekali. 

Artinya, siswa tidak mungkin memperoleh nilai 0 di rapor kecuali bila siswa tidak masuk sama sekali. Pasti ada setidaknya beberapa tujuan pembelajaran yang bisa dicapai siswa.  Selama siswa menunjukkan ketercapaian terhadap sebagian saja tujuan pembelajaran yang ada di semester tersebut, maka nilai siswa pasti lebih besar daripada 0. 

Model asesmen yang dipilih kurang tepat karena tidak bisa menggambarkan ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sebenarnya bisa ditunjukkan oleh siswa?

Hal ini mungkin saja terjadi. Saat guru merancang asesmen, tentu saja ada saat-saat di mana asesmen yang dirancang tidak tepat. Misalnya, guru memberikan asesmen selalu berupa tes tertulis, nilai siswa di semua tes tertulis kurang baik. Namun, saat siswa diminta menyelesaikan masalah yang terkait dengan topik, siswa bisa menjelaskan dengan lancar. Artinya, model asesmen yang dipilih belum tepat. Guru sebenarnya bisa memilih model asesmen lain yang memungkinkan siswa menunjukkan kebisaannya.

Itulah kenapa sekolah perlu memfasilitasi guru untuk berdialog bersama untuk mengevaluasi model-model asesmen yang digunakan di sekolah. Apakah asesmen yang digunakan sudah tepat? Adakah cara yang lebih baik untuk melakukan asesmen? Sekolah, bersama dengan guru lalu bisa  mendiskusikan usulan perbaikan untuk semseter selanjutnya. Di semester berikutnya, model asesmen yang digunakan di sekolah tersebut bisa lebih tepat dan beragam sehingga bisa mengukur ketercapaian pembelajaran berbagai jenis siswa. 

Bagaimana kalau sudah terlanjur menggunakan model asesmen yang tidak tepat untuk menilai siswa.Hasilnya siswa mendapat nilai nol di rapor, padahal sebenarnya ada tujuan pembelajaran yang telah dicapai siswa? Kalau kesalahannya ada pada model asesmennya, siswa berhak  untuk diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa siswa tersebut bisa mencapai beberapa tujuan pembelajaran yang ada di semester tersebut, misalnya dengan mengajak siswa melakukan asesmen ulang. Kalau memang terbukti bahwa siswa bisa mencapai berbagai tujuan pembelajaran, maka tidak ada salahnya nilai siswa direvisi. 

Sekelumit cerita dari anak ku....

“Sekelumit karangan cerita (berlanjut) anakku saat berumur 7 tahun, namanya Hammasah Nurul Izzaty….”
Saat aku melihat2 file dalam computer lama ku, ber merek Thosiba, aku menemukan file yang di tulis dengan judul Fatiha.doc. aku pikir ini file apaa yaaah, sebegitu keponya aku, ternyata sebuah tulisan anak ku saat dia ber umur 7 tahun, yang pernah dia tulis dalam ke isengannya saat itu, tatapkusekejap menerawang 4 tahun lalu. Sekarang anakku telah ber umur 11 tahun loooh, dia sekolah di SMPIT Al Mutazam pesantren terpadu di Kuningan Jawaabarat kelas VII. Begini kilas ceritanya teman teman : (tanpa edit, asli loh)
Fatiha=Fatiha adalah pemeran utama dalam cerita ini.Ia anak pemberani. Di sekolahnya, selalu mendapat peringkat satu. Tentu ia rajin belajar dan tidak malas. Fatiha bersekolah di SDIT Melati kelas dua. Kegian di sekolah Fatiha sangat padat. Mulai berenang,arit matika,sampai outbound. Bisanya outbound menginap di suatu tempat,sekaligus berkemah di akhir pekan.Maklum sekolah Fatiha Sabt Minggu libur. Karena itu, Fatiha sangat senang bersekolah di sana.Semua guru disekolah sangat menyayangi Fatiha. Tapi, Fatiha tidak pernah sombong bila dipuji.Ia cantik,ramah,dan juga suka memberi semangat kepada temannya yang kesulitan.Fatiha tidak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk membaca buku apa saja yang telah dibelika oleh umi dan ayahnya.Fatiha dan teman-teman lainnya berkerudung. Fatiha mempunyai dua kakak perempuan yang bernama Yasmin Azizah dan Fatimah Azzahra. Bersambung…..